Penerimaan CPNS Periode 2 Tahun 2017 Badan Kepegawaian Negara (BKN) - LOWONGAN KERJA JAWA TENGAH DIY

Informasi lowongan kerja wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selasa, 12 September 2017

Penerimaan CPNS Periode 2 Tahun 2017 Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Lowongan CPNS - Setelah sebelumnya Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batch I tahun 2017, yakni pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan batch II sebanyak 17,928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN)


Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.


Pengumuman penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 6 September 2017. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sscn.bkn.go.id. Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini. Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I. Selengkapnya informasi  K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:


Kementerian


Instansi Formasi

  1. Kementerian Keuangan 2.880

  2. Kementerian ESDM 65
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 300

  4. Kementerian Ketenagakerjaan 160

  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan 329

  6. Kementerian Perindustrian 380

  7. Kementerian PUPR 1.000

  8. Kementerian Pariwisata 40

  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 1.610

10. Kementerian LHK 700

11. Kementerian Perhubungan 400

12. Kementerian Luar Negeri 75

13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 91

14. Kementerian Kesehatan 1.000

15. Kementerian Pertanian 475

16. Kementerian Sosial 160

17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT 1.500

18. Kementerian PPN/BAPPENAS 38

19. Kementerian PANRB 91

20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 21

21. Kementerian Sekretariat Negara 178

22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 40

23. Kementerian Agama 1.000

24. Kementerian Perdagangan 65

25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga 27

26. Kementerian Bidang Polhukam 25

27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 25

28. Kementerian BUMN 25

29. Kementerian KUKM 25

30. Kementerian Pertahanan 50

LEMBAGA


Instansi Formasi

31. Kejaksaan Agung 1.000

32. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 175

33. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 98

34. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 60

35. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 28

36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 175

37. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 10

38. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 90

39. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 87

40. Sekretaris Komisi Yudisial (KY) 33

41. Badan Narkotika Nasional (BNN) 275

42. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) 60

43. Badan SAR Nasional 160

44. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 300

45. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) 225

46. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 182

47. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 99

48. Badan Ekonomi Kreatif 93

49. Badan Pengawas Obat dan Makanan 110

50. Badan Intelijen Negara (BIN) 199

51. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 212

52. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 157

53. Setjen DPR 85

54. Badan Informasi Geospasial (BIG) 67

55. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 299

56. Mahkamah Kontitusi (MK) 70

57. Kepolisian Republik Indonesia 200

58. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 25

59. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) 53

60. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 26

PROVINSI


Instansi Formasi

61. Kalimantan Utara 500


Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.


Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas.

Sumber : www.bkn.go.id